Haruskah Perda No. 11/2011 Tentang Pendidikan Dikaji Ulang ?

  • February 12, 2015
  • admin

GARUT- , Saat ini isu sentral pendidikan yang berkembang di Kabupaten Garut adalah akan diterapkanya Perda No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan. Tapi nampaknya, Perda tersebut lebih mempempertajam ke arah periodisasi jabatan Kepala Sekolah.

Hal ini bergejolak di kalangan para kepala sekolah menyusul pertemuan Bupati Rudy Gunawan dengan pengurus MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP, seluruh Kepala SMP dan UPTD Pendidikan mewakili para Kepala SD, Selasa, 3 Februari 2015 di Pendopo.

Jika penerapannya dilaksanakan secara bijaksana dan berkeadilan, pelaksanaan Perda No. 11 tahun 2011, tentunya akan bernilai positif untuk pencapaian tujuan Pendidikan Nasional dalam peningkatan mutu.

Maksud dan tujuan suatu peraturan atau perundangan untuk memberikan kemaslahatan dan keberkahan berbagai pihak yang diaturnya, tercipta dan terjamin kehidupan lahir batinnya yang lebih sejahtera, sehingga menunjang peningkatan kinerjanya. Idealnya suatu Perda tentang pendidikan harus dapat menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Hal mendasar yang harus disikapi Perda akan penyelenggaraan pendidikan adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP No. 19 tahun 2005, tentang standar nasional pendidikan bahwa setiap satuan pendidikan harus dapat memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Karena PP No. 19 tahun 2005 itulah yang seterusnya dijabarkan secara operasional dalam berbagai Peraturan Menteri Pendidikan termasuk Permendiknas No. 28 tahun 2010, tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.

Berdasarkan analisa terhadap Perda Kabupaten Garut No. 11 Tahun 2011tentang penyelenggaraan pendidikan, salah satu dasar hukumnya adalah Permendiknas No. 28 tahun 2010. Ada 12 pasal (pasal 25-36) penajaman terhadap posisi jabatan kepala sekolah. Apakah secara subyektif Perda tersebut lebih sarat muatan periodisasi dibanding aspek-aspek penting proses pendidikan yang lainnya?

Perda No. 11 tahun 2011 mempertajam dengan ketentuan peralihan pasal 101 ayat 2c yang tertulis “ bagi Kepala Sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan dianggap telah memasuki akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali.“

Sedangkan menurut Pasal 36, Pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan penilaian kinerja dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

Selanjutnya Pasal 42 ayat (3) promosi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional lainnya harus memiliki persyaratan tertentu dan menunjukkan prestasi baik, berdedikasi dan berintegritas tinggi; (4) Mekanisme pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dari dua pernyataan tersebut, mengapa bagi kepala sekolah yang telah menduduki jabatannya lebih dari 8 tahun tidak diberi kesempatan untuk mendapat penilaian kinerja terlebih dahulu. Bukankah mereka diangkat sebelum ada peraturan periodisasi yang terbukti di dalam SK pengangkatannyapun tidak ada batasan masa jabatan. Bagaimana kepala sekolah tersebut akan mendapat promosi dengan prestasi baik, berdedikasi dan berintegritas tinggi apabila tidak pernah dinilai kinerjanya?

Apalagi hadirnya peraturan ini, juga membawa konsekuensi logis akan perlunya kebijakan penilaian kinerja kepala sekolah di setiap daerah. Kenyataannya kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tampaknya belum bisa dikembangkan menjadi kebijakan resmi Dinas Pendidikan.

Hal itu diperkuat dengan belum adanya parameter (alat ukur) untuk terlaksananya penilaian kinerja Kepala Sekolah, sebagaimana dimaksudkan dalam Permen PAN & RB No. 16 tahun 2009 yang diberlakukan mulai tahun 2013, sehingga bila Perda diberlakukan surut ke belakang, sungguh suatu kebijakan yang tidak bijak, tidak adil, tidak valid dan tidak berlandaskan serta kelajiman hukum yang berlaku.

Bukankah Permen PAN & RB ini antara lain akan menetapkan tim yang berwenang menilai kinerja guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan, tidak mutlak harus oleh pengawas sekolah saja. Seyogyanya apabila Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Garut ini akan diberlakukan, harus diberi tenggang waktu sosialisasi di tahun 2012 sebagai uji publik, sehingga mulai tahun 2013 dapat diberlakukan secara optimal.

Artinya jika Perda tersebut lebih dominan ke masalah periodisasi kepala sekolah, maka perlu dibuat Perbup tentang hal tersebut. Bahkan lebih efektif lagi bila diterbitkan Juklak/Juknis Disdik yang mengatur tentang seorang guru yang diberi tugas jabatan kepala Sekolah.

Sehingga dapat diatur seluruh kepala sekolah yang sedang menjabat ditetapkan masa kerjanya dari nol tahun. Dari sinilah dimulai penilaian kinerja para kepala ekolah setiap tahunnya ke depan untuk masa 4 tahun periode pertamanya dan seterusnya.

Dengan demikian jenjang karier seorang guru dapat ditentukan jelas menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas sekolah, tidak kembali lagi menjadi guru sampai pensiun. Artinya seorang pengawas ekolah bagaimana bisa memiliki kinerja yang optimal bila dirinya tidak pernah menjadi kepala sekolah. Lain halnya dengan pengawas mata pelajaran masih dimungkinkan diangkat langsung dari guru yang berprestasi dengan proses rekruitmen yang jelas.

Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat seperti Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kerawang; Cirebon dan Tasikmalaya realisasi periodisasi jabatan kepala sekolah, dengan menghentikan kepala sekolah yang sedang menjabat tanpa berdasarkan penilaian kinerja yang jelas tidak menimbulkan perubahan positif.

Bahkan cenderung memicu kecemburuan sosial (kenapa jabatan lainnya tidak ada periodisasi). Karenanya dapat menurunkan motivasi kerja dan tanggungjawab (kinerja sekolah), sikap apatis, ketidak kejelasan tugas yang harus dilaksanakan.

Untuk menghentikan polemik periodisasi kepala sekolah dan jenjang karir seorang guru perlu kiranya diminta pendapat para ahli apakah mungkin Perda Kabupaten Garut No. 11 tahun 2011 ini dijudicial review?

Kita harus menelusuri latar belakang siapa tim perumusnya pada waktu itu. Apakah sudah representatif dan melibatkan perwakilan Kepala Sekolah, jangan-jangan ditetapkan sepihak? Terbukti dalam Perda tersebut ada Ketentuan Peralihan Pasal 101 ayat 2c yang tidak ada dasarnya dalam Permendiknas Nomor 28 tahun 2010.

Tidak mustahil bila Perda dipaksakan diberlakukan akan memunculkan reaksi seperti yang baru-baru ini terjadi di Tasikmalaya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan sampai ke PTUN

Sumber : www.gosipgarut.com